Menteri PANRB Dukung Penguatan Kelembagaan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

BANYUWANGI – Pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi prioritas penting bagi pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendukung penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melipatgandakan kerja lintas sektor untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Baca juga: Panjat Pinang Menutup Kemeriahan Rangkaian Lomba 17 Agustusan di RW 05 Dusun Pasembon

“Saat ini Kementerian PANRB sedang memfinalisasi kajian penguatan kelembagaan BNN pada sejumlah kabupaten/kota untuk mendukung penuh akselerasi kinerja BNN dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, ” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Jumat (2/8/2024).

Baca juga: Destinasi Wisata Banyuwangi Warnai Pameran Pariwisata Terbesar Lisbon

Anas mengatakan, BNN di tingkat kabupaten/kota merupakan salah satu garda terdepan dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika dan obat terlarang. Koordinasi dan kolaborasi yang dilaksanakan oleh masing-masing BNN kabupaten/kota dengan kepolisian, pemerintah daerah, dan berbagai elemen lain harus dilaksanakan secara optimal agar mampu memutus rantai distribusi peredaran narkotika dan menghilangkan produksi narkotika di seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga: Danlanud Manuhua Gelar Coffee Morning Bersama Pejabat TNI di Kabupaten Biak Numfor

“Kita akan dorong terus penguatan kelembagaan BNN dan BNNK agar kedepan lebih berdampak. Karena tantangan kedepan akan semakin berat. Mudah-mudahan dengan kolaborasi bersama daerah akan lebih berdampak., ” imbuhnya.

Baca juga: Tingkatkan Mutu Pelatih, Ketua Umum PSHT Pusat Secara Resmi Buka Diklat Pelatih Pencak Silat Ajaran

Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom mengatakan, dibutuhkan penguatan dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang agar tidak semakin beredar luas. Melalui kolaborasi pelaksanaan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), diharapkan pemberantasan narkotika dapat berjalan baik.

Baca juga: Terima Jabatan Menkumham, Supratman Minta Kolaborasi Seluruh Jajaran Kemenkumham

“Dukungan dari Kementerian PANRB turut memperkuat kelembagaan BNN dalam menjalankan tugas-tugasnya, ” ujar Marthinus.

Dia menuturkan, dengan akan dibentuknya tambahan BNN pada sejumlah kabupaten/kota merupakan ikhtiar untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Dia mencontohkan seperti Kabupaten Banyuwangi yang hari ini menandatangani nota kesepahaman dengan BNN untuk pembentukan BNN tingkat kabupaten.

“BNN kabupaten/kota berkomitmen untuk melakukan pendekatan persuasif, pencegahan, maupun rehabilitas bagi oknum yang terlibat narkotika. Semoga kolaborasi dan apa yang kita laksanakan ini menjadi langkah awal melakukan perlawanan terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika, ” ujarnya. (HUMAS MENPANRB)

Baca juga: 7th Anniversary BPC IHKA Bogor